PALU— Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza, menegaskan sekolah setingkat SMA/SMK dilarang melakukan pungutan kepada siswa. Jika masih ada, pihaknya akan turun langsung mengecek.
"Jika masih ada pungutan di sekolah, kami akan turun untuk melakukan pengecekan. Kami juga telah menyampaikan bahwa tidak ada lagi pungutan. Seperti yang terjadi di beberapa sekolah di Kabupaten Parigi Moutong, kami sudah menginstruksikan untuk mengembalikan uang pungutan tersebut. Kami juga minta kepada media untuk membantu jika ada informasi yang akurat terkait pungutan, kami akan langsung tindaki," tegas Firmanza.
Pernyataan itu disampaikan saat jumpa pers capaian kinerja Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2026 di Kantor Bappeda Sulteng, Jalan Moh Yamin, Kota Palu, Selasa (14/4/2026).
Firmanza menjelaskan, program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, Berani Cerdas, tidak hanya menyasar beasiswa kuliah. Program itu juga mencakup bantuan biaya operasional sekolah (BOSDA), seragam, UKK dan Prakerin SMK, beasiswa S2 guru, hingga pengadaan jaringan Starlink di daerah terpencil.
Pada 2025, Pemprov Sulteng menggelontorkan BOSDA Rp40 miliar untuk lebih dari 400 sekolah. Bantuan seragam bagi siswa kurang mampu senilai Rp6 miliar. Untuk UKK dan Praktek Kerja Industri SMK dialokasikan sekitar Rp27 miliar, meski nilai ini akan dikurangi pada 2026.
Untuk beasiswa kuliah, 23.568 mahasiswa telah dibantu melalui Berani Cerdas di berbagai perguruan tinggi pada 2025. Sistem pembayaran tahun lalu langsung ke mahasiswa, namun tahun ini diubah ke pihak kampus. “Mulai kemarin sudah dibuka kembali pendaftaran tahap kedua. Linknya sudah terbuka. Silahkan mendaftar," ujar Firmanza.
Jumpa pers tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Sulteng Arfan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Sulteng Akris Fattah, dan perwakilan Cikasda Sulteng.
