Oleh: Anjasman
Pimpinan Redaksi Suara Nusantara Palu.com
Ada satu hal yang harus dipahami oleh setiap pejabat publik, termasuk seorang kepala desa: jabatan bukanlah ruang untuk menghindari pertanyaan, melainkan amanah yang menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban.
Persoalan dana hibah sebesar Rp145 juta yang bersumber dari hasil penjualan limbah batang kelapa terkait kegiatan PLN di Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah desa. Bukan karena media ingin mencari kesalahan, bukan pula karena masyarakat ingin memperkeruh keadaan, tetapi karena ada pertanyaan publik yang sampai saat ini membutuhkan jawaban.
Ketika masyarakat mempertanyakan mengapa dari total dana Rp145 juta hanya sekitar Rp45 juta yang disebut masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PAD), sementara kejelasan sisa dana belum diterangkan secara terbuka, maka pertanyaan itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan.
Itu adalah hak masyarakat.
Lebih jauh, muncul pula persoalan mengenai alokasi bantuan tempat ibadah. Warga menyebut bahwa dalam rapat sebelumnya telah disepakati setiap dusun mendapatkan Rp3 juta untuk masjid. Namun, dalam realisasinya, sejumlah dusun justru disebut hanya menerima Rp1,5 juta.
Jika benar terdapat perbedaan antara kesepakatan dan realisasi, maka pemerintah desa wajib menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan biarkan masyarakat menebak-nebak kebijakan yang seharusnya dapat diterangkan secara terbuka.
Saya ingin mengingatkan bahwa seorang kepala desa bukanlah penguasa yang kebal terhadap kritik. Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan di tingkat desa yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat.
Ketika masyarakat bertanya, jawablah dengan data. Ketika wartawan meminta konfirmasi, berikan penjelasan. Jika seluruh proses pengelolaan dana telah dilakukan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menutup ruang klarifikasi.
Justru keterbukaan menjadi kesempatan bagi kepala desa untuk meluruskan informasi yang berkembang.
Saya juga menyayangkan apabila upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan hanya berujung pada permintaan agar datang langsung ke desa, tetapi ketika wartawan sudah berada di lokasi, penjelasan yang dibutuhkan belum juga diperoleh.
Perlu dipahami, wartawan datang bukan untuk meminta sesuatu kepada pejabat. Wartawan datang untuk menjalankan tugas jurnalistik, mencari informasi, menguji kebenaran, dan menyampaikan fakta kepada masyarakat.
Jangan sampai muncul kesan bahwa pejabat hanya bersedia memberikan penjelasan ketika tidak sedang berhadapan dengan pertanyaan kritis.
Menurut saya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai nominal bantuan masjid. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana keseluruhan dana Rp145 juta tersebut dikelola.
Masyarakat berhak mengetahui sumber penerimaan, mekanisme pencatatan, dasar penggunaan, realisasi anggaran, hingga bukti pertanggungjawabannya.
Apabila Rp45 juta dicatat sebagai PAD, tentu harus ada dokumen administrasi yang dapat menjelaskan pencatatan tersebut. Begitu pula dengan sisa dana, harus jelas keberadaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya.
Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui keterbukaan justru berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Bagi saya, transparansi bukan sekadar memasang papan informasi atau menyampaikan laporan secara administratif. Transparansi adalah kesediaan untuk menjelaskan setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Saya mendorong Inspektorat Kabupaten Donggala dan instansi berwenang agar memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Lakukan penelusuran sesuai kewenangan, periksa dokumen penerimaan dan penggunaan dana, serta pastikan apakah realisasi di lapangan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaan secara jelas. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, tindak lanjuti berdasarkan aturan hukum.
Jangan biarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.
Saya tegaskan, kritik ini bukan vonis. Tidak ada niat untuk menghakimi Kepala Desa Tambu sebelum seluruh fakta dan penjelasan diperoleh. Tetapi jabatan publik juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Kepala desa tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, menjelaskan dokumen, dan menyampaikan versi yang sebenarnya.
Sebagai Pimpinan Redaksi Suara Nusantara Palu.com, saya memandang bahwa pers memiliki tanggung jawab untuk mengawal kepentingan publik. Pers bukan alat untuk menjatuhkan seseorang, tetapi juga bukan institusi yang harus diam ketika muncul persoalan yang layak dipertanyakan.
Kami tidak mencari sensasi. Kami mencari kejelasan.
Kami tidak sedang membangun tuduhan. Kami sedang menyampaikan pertanyaan masyarakat yang membutuhkan jawaban.
Karena itu, saya berharap Kepala Desa Tambu membuka ruang komunikasi dan memberikan penjelasan secara transparan. Jangan biarkan persoalan ini menjadi bola liar hanya karena tidak adanya keterangan yang utuh dari pihak pemerintah desa.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan janji panjang. Masyarakat membutuhkan keterbukaan, bukti administrasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dipercaya.
Rp145 juta bukan angka kecil. Amanah masyarakat bukan perkara sepele. Jabatan kepala desa bukan tempat untuk berlindung dari kritik.
Jika semuanya telah dikelola dengan benar, buktikan melalui keterbukaan. Jika ada kekeliruan, akui dan perbaiki sesuai ketentuan.
Sebab, kepercayaan masyarakat tidak dibangun dengan menghindari pertanyaan, melainkan dengan keberanian memberikan jawaban.
Sumber: Anjasman
