Jakarta, 16 April 2026 – Upaya pemerintah dalam mengakselerasi transformasi pengelolaan pendapatan daerah terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini tercermin dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4/2026), dengan tema “Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.”
Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi, mendorong inovasi, serta meningkatkan efektivitas pemungutan pendapatan daerah guna mendukung peningkatan penerimaan dan kualitas pelayanan publik.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia menyebut sejumlah langkah strategis, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem kerja, serta inovasi berkelanjutan.
“Semua pihak harus berkomitmen mengawal pendapatan daerah agar lebih maksimal melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan adaptif,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jasa Raharja turut ambil bagian sebagai narasumber. Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, didampingi Direktur Operasional Ariyandi, memaparkan peran perusahaan dalam mendukung ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya melalui peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Awaluddin menjelaskan, Jasa Raharja berperan sebagai enabler dengan mengintegrasikan data registrasi kendaraan dan pembayaran PKB serta SWDKLLJ secara real-time. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan sistem analitik untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan serta menghadirkan early warning system guna mendukung intervensi lebih dini.
“Kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh kewajiban, tetapi juga oleh kemudahan dan kepercayaan yang dibangun melalui sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jasa Raharja terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan mitra Samsat di seluruh Indonesia. Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi menjadi fondasi penting dalam menjaga validitas data serta meningkatkan efektivitas pemungutan.
Langkah ini sejalan dengan agenda transformasi digital yang didorong pemerintah, termasuk penguatan tata kelola BUMN yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain berperan dalam pengelolaan pendapatan, Jasa Raharja juga terus menghadirkan inovasi layanan sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan lalu lintas. Berbagai inisiatif dilakukan untuk memberikan kemudahan sekaligus memperkuat perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan.
Partisipasi dalam Rakornas ini menegaskan komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
