PARIGI MOUTONG – Kekecewaan warga Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong tumpah di media sosial. Melalui unggahan akun Facebook @Putra Mandar pada Selasa (21/7/2026), warga menyoroti aturan pembagian BBM subsidi yang dinilai berubah-ubah, tidak adil, dan justru dilanggar oleh pihak yang membuatnya. Unggahan itu kini telah tersebar luas melalui pesan berantai WhatsApp.
Dalam pernyataannya, penulis menegaskan tidak bermaksud melarang aktivitas warga, termasuk pengisian galon untuk kapal nelayan maupun kebutuhan petani.
Tujuan unggahan itu hanya untuk menyuarakan kegelisahan atas ketidakpastian kebijakan yang dinilai sangat merugikan masyarakat kecil.
"Aturan Berubah, Kami Tidak Dilibatkan"
“Kami bertanya, mengapa aturan selalu berubah-ubah dan pembagiannya tidak adil? Kami dianggap bertindak salah, padahal merekalah yang membuat aturan, tapi justru mereka sendiri yang melanggar. Bukankah hal ini terasa sangat tidak masuk akal?” tulis @Putra Mandar.
Ia juga mempertanyakan, “Mengapa aturan berubah tanpa kami libatkan? Mengapa kami yang lahir dan besar di sini justru seolah tak punya hak lagi di tanah sendiri?”
Barcode Jauh, Mobil Tak Sesuai Fisik
Warga yang menggantungkan hidup dari bertani dan melaut mengaku semakin sulit mencukupi kebutuhan. Namun alih-alih mendapat bantuan, mereka justru merasa tertekan dengan adanya sistem barcode.
Dalam unggahan itu disebut, barcode yang terbit justru untuk kapal di luar daerah dengan titik lokasi yang sangat jauh. Begitu juga dengan mobil yang identitasnya tidak sesuai dengan fisiknya.
Warga meminta aparat terkait termasuk PKH untuk turun langsung ke lapangan dan menindak tegas jika ada pelanggaran.
Minta Pertamina dan Pemerintah Duduk Bersama
Unggahan tersebut juga mengajak pihak Pertamina yang beroperasi di wilayah tersebut agar tegas dalam pengisian BBM subsidi sesuai peruntukannya.
“Kami harap ada solusi yang adil, bukan sekadar aturan yang melarang. Jika ada yang kurang tepat, selesaikan dengan baik dan musyawarah, bukan keputusan sepihak yang merugikan kami,” tegasnya.
Penulis mengajak Pertamina, pemerintah desa, Muspika, dan semua pihak terkait untuk duduk bersama, mendengar keluh kesah warga, dan memastikan warga lokal menjadi prioritas.
Pertanian dan perikanan merupakan tumpuan hidup sebagian besar warga di wilayah ini. Melalui unggahan yang viral itu, masyarakat berharap ada kejelasan informasi dan kebijakan yang konsisten serta benar-benar berpihak pada kesejahteraan warga lokal.
